Jakarta CFDI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam Ingub tersebut salah satunya meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menyiapkan peraturan gubernur tentang perluasan

› Menelusuri cagar budaya pertahanan di sejumlah tempat di Tanah Air mengungkap kemanunggalan tentara dan rakyat telah berlangsung sejak abad ke-16. Modal penting menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Veteran memberikan hormat dalam acara peringatan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 19/9/2018. Aksi teatrikal perobekan bendera di hotel yang dulu bernama Hotel Yamato itu untuk mengingatkan kembali generasi muda agar tetap bertekad mempertahankan kedaulatan perjuangan untuk mempertahankan bangsa tidak hanya terekam dalam cerita heroik para pahlawan besar. Spirit itu juga tersimpan dalam benda cagar budaya. Berbeda dengan cagar budaya bernilai pertahanan di negara lain yang cenderung merepresentasikan dominasi militer, defense heritage di Indonesia justru memperlihatkan kepaduan tentara dan rakyat dalam membangun pertahanan bangsa dan tahun 2020, Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Gerald Theodorus L Toruan dan pengajar di Universitas Pertahanan Jeanne Francois berkeliling ke tujuh kota untuk menelusuri cagar budaya pertahanan atau defense heritage. Tujuh kota yang dimaksud adalah Jakarta, Ambon Maluku, Palembang Sumatera Selatan, Manado Sulawesi Utara, Bandung Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, dan Padang Sumatera Barat. Satu per satu cagar budaya yang mengandung unsur perjuangan rakyat baik dalam pembangunannya maupun yang diakui warga setempat sebagai wadah perjuangan rakyat mereka sambangi. Misalnya, sisa-sisa Kasteel Batavia di Jakarta, Benteng Amsterdam di Ambon, Benteng Kuto Besak di Palembang, Gudang Logistik TNI di Padang, serta seluruh bagian Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota terhambat pandemi Covid-19, keduanya bersikukuh mengunjungi sejumlah situs dan memperkuatnya dengan berbagai argumentasi historis guna memasukkannya ke dalam kategori defense heritage. Sebab, baik secara akademik maupun populer, konsep ini belum dikenal di Indonesia. Masyarakat umumnya menyamakan defense heritage dengan warisan budaya atau cagar budaya militer military heritage.Baca juga Mural Sejarah dan Perjuangan Bangsa di JakartaKOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO Benteng Amsterdam di Desa Hila-Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah, Rabu 18/9/2019. Sebelum menjadi benteng pertahanan Belanda dan pusat administrasi VOC, bangunan ini digunakan sebagai gudang rempah-rempah milik keduanya memiliki definisi berbeda. Tidak semua cagar budaya militer mengandung nilai pertahanan. Misalnya, bangunan-bangunan yang didirikan berdasarkan keputusan politis lalu diakui sebagai cagar budaya karena menyimpan kisah universal tentang kemanusiaan.”Nilai defense heritage tidak harus bersifat universal, tetapi mendukung kepentingan nasional bangsa yang bersangkutan. Syarat-syarat idealnya antara lain memiliki narasi sejarah perjuangan bangsa, dikenal oleh masyarakat sekitarnya, dan apabila mungkin dipreservasi oleh pemerintahannya,” kata Gerald Theodorus L Toruan dalam peluncuran buku yang ia tulis bersama Jeanne Francois berjudul Warisan Budaya Bernilai Pertahanan Defense Heritage Indonesia di Gedung Balitbang Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu 6/10/2021.Defense heritage semestinya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sebab, cagar budaya pertahanan menempati posisi penting dalam sistem pertahanan negara modern, yaitu sebagai salah satu sarana program bela menambahkan, penelusuran dan pengelompokan itu penting karena Indonesia memiliki banyak cagar budaya pertahanan yang berasal dari masa kerajaan ataupun kolonial. Mulai dari yang berbentuk benteng, bangunan sisa kolonial, jembatan, hingga tempat saksi peperangan. Namun, sebagian besar dalam kondisi kata Jeanne Francois, defense heritage semestinya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Sebab, cagar budaya pertahanan menempati posisi penting dalam sistem pertahanan negara modern, yaitu sebagai salah satu sarana program bela juga Pesan dari Film Berusia 33 TahunKOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Gerald Theodorus L Toruan kiri, dan pengajar di Universitas Pertahanan, Jeanne Francois kanan, dalam peluncuran buku berjudul Warisan Budaya Bernilai Pertahanan Defense Heritage Indonesia di Gedung Balitbang Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu 6/10/2021.Dalam sistem pertahanan negara modern, program bela negara menekankan pemahaman yang utuh tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan kebinekaan melalui pembelajaran dan penelitian. Modern dalam pikiran yang tercerahkan ini sama pentingnya dengan modernisasi bidang persenjataan dan alat utama sistem persenjataan alutsista. ”Untuk menuju ke sana, maka defense heritage harus menjadi bagian dalam doktrin pertahanan negara,” kata dengan rakyatIa menambahkan, selain menemukan kondiri riil defense heritage Indonesia, penelitian ini juga mengungkap bahwa Indonesia memiliki warisan budaya pertahanan yang sangat beragam yang muncul dalam titimangsa 1511-1949. Selama empat abad, cagar budaya yang ada merepresentasikan semangat pertahanan yang terbagi dalam dua kelompok, yakni proses menuju keindonesiaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Republik dilihat dari jenisnya, defense heritage di Tanah Air juga hadir dalam berbagai bentuk. Contohnya rumah, jalan, jembatan, pesantren, bahkan kawasan atau wilayah. Tidak seperti di negara-negara lain yang umumnya hanya mewariskan benteng Jeanne, keberagaman itu sekaligus menunjukkan bahwa sejak abad ke-16, sektor pertahanan bangsa ini tidak pernah dimonopoli oleh militer, tetapi merupakan bagian dari masyarakat. ”Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal sishankamrata sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sehingga perjuangan yang terjadi bersifat manunggal antara tentara dan rakyat,” kata juga Babi ”Ngepet”, Bipang, dan Perlawanan dari BlambanganKOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA Bendera Merah Putih raksasa dibentangkan saat Teaterikal Sejarah Peristiwa Perobekan Bendera ”Surabaya Merah Putih” di Hotel Majapahit, Surabaya, Kamis 19/9/2019. Persitiwa yang terjadi pada 19 September 1945 dipicu sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCh Ploegman yang mengibarkan bendera Belanda Merah-Putih-Biru di Hotel Yamato yang saat ini bernama Hotel Majapahit. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia dan tentara AFNEI Allied Forces Netherlands East Indies hingga sekutu mengeluarkan ultimatum pada 10 November Surabaya, misalnya, hampir seluruh unsur wilayahnya merepresentasikan semangat pertahanan. Mulai dari ikon kota, yakni patung suro ikan hiu dan boyo buaya berasal dari cerita rakyat tentang perjuangan dua hewan tersebut dalam mempertahankan bagian dari wilayah masing-masing. Semangat itu juga mewujud dalam karakter warga setempat yang berani melawan, mengambil risiko, dan tak pernah sungkan mengatakan hal yang itu juga mendukung perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI, tentara Sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan Indonesia sebagai wilayah jajahan Belanda. Ketika memasuki Surabaya pada 30 Oktober 1945, pasukan lokal yang merupakan gabungan antara tentara dan rakyat menyerang pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir AWS dalam baku tembak di sekitar Jembatan Merah, Surabaya, jenderal bintang satu angkatan perang Inggris itu tewas. Ia ditembak oleh pemuda Indonesia yang hingga saat ini tidak diketahui identitasnya. Mobilnya pun diledakkan dengan granat sehingga jenazah Mallaby sulit ini memicu ultimatum dari Inggris agar seluruh pasukan Indonesia di Surabaya menyerahkan senjata tanpa syarat pada 9 November 1945. Namun, ancaman itu tidak dihiraukan sehingga pecah pertempuran sehari setelahnya, yaitu pada 10 November juga Monumen ”Ibu Pemersatu Bangsa” Diresmikan di BengkuluKOMPAS/IQBAL BASYARI Warga melintasi Jembatan Merah di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 26/8. Pemerintah Kota Surabaya terus merawat bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi landmark itu, ribuan pasukan yang berasal dari Tentara Keamanan Rakyat TKR dan organisasi perjuangan bersenjata yang dibentuk berbagai elemen masyarakat bersatu melawan Tentara Sekutu hingga akhirnya mampu mempertahankan Republik dengan simbol perobekan warna biru pada bendera Belanda di puncak Hotel Yamato sekarang Hotel Majapahit Surabaya. Kemenangan yang mampu menggerakkan perlawanan di seluruh penjuru Tanah Air itu diraih dengan korban jiwa belasan ribu rakyat sehingga 10 November kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan dan Surabaya sebagai Kota pertahanan juga terekam di Benteng Nieuw Victoria, Ambon, Maluku. Sekalipun dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 kemudian diambil alih Belanda sebagai pusat pemerintahan yang mengeruk kekayaan Maluku, bangunan ini sarat dengan perjuangan rakyat pertahanan juga terekam di Benteng Nieuw Victoria, Ambon, Maluku. Sekalipun dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 kemudian diambil alih Belanda sebagai pusat pemerintahan yang mengeruk kekayaan Maluku, bangunan ini sarat dengan perjuangan rakyat Indonesia. Sebab, di benteng inilah para kolonialis memertahankan diri dari berbagai serangan perlawanan masyarakat depan Benteng Nieuw Victoria, pahlawan nasional Pattimura digantung pada 6 Desember 1817 karena mengonsolidasikan rakyat serta memimpin sejumlah pertempuran untuk mengusir Belanda dari Ambon. Di dalam benteng itu pula terdapat bekas penjara bawah tanah tempat menawan Pattimura sebelum menjalani hukuman juga Milenial dan 185 Pahlawan NasionalKOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO Benteng Nieuw Victoria di kota Ambon, Maluku, Rabu 18/9/2019.Di Palembang, Sumatera Selatan, pertahanan rakyat tersimpan dalam Benteng Kuto Besak yang berdiri tepat di depan Sungai Musi. Benteng yang dibangun pada era Sultan Mahmud Muhammad Bahauddin dari Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-18 itu didirikan untuk melindungi kesultanan dari serangan Padang, Sumatera Barat, ditemukan pula Gudang Logistik TNI di tengah kawasan Kota Tua Padang yang selama ini jarang diketahui. Gudang logistik yang digunakan semasa perang itu juga dilengkapi dengan prasasti amanat Jenderal Sudirman. Namun, kondisinya rakyatMenurut Jeanne, identifikasi defense heritage juga berperan penting dalam perspektif historis. Dari sejumlah cagar budaya itu, perjuangan rakyat sehari-hari dapat masuk sebagai bagian dari sejarah total Indonesia. Dengan begitu, paradigma bahwa narasi sejarah hanya ditulis oleh orang-orang besar pun bisa mulai diubah, dengan mengedepankan pengalaman rakyat yang terekam di cagar budaya pertahanan.”Ini membuat sejarah pertahanan nasional mencakup harmonisasi sejarah sipil dan militer, tidak hanya sejarah militer,” ujar juga Menara Seruling, Keping Sejarah Pertahanan di MalangKompas Kawasan Benteng Kuto Besak di Palembang, Rabu 24/2.Sultan Palembang Darussalam Raden Muhamad Fauwaz Diradja menambahkan, di wilayahnya, penelitian dan pengembangan konsep defense heritage bermanfaat dalam merawat memori kolektif masyarakat tentang perjuangan yang pernah dilakukan di masa lalu. Contohnya di Palembang, masyarakat selalu mengingat Benteng Kuto Besak. Ingatan ini penting untuk selalu ditanamkan kepada generasi dan peluncuran buku yang ditulis Theodorus dan Jeanne diapresiasi sejumlah pihak. Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Agus Aris Munandar salah satunya. Menurut dia, ini merupakan pustaka pertama di Indonesia yang membahas cagar budaya bernilai pertahanan. Studi terkait juga sebelumnya tidak pernah dilakukan di Balitbang Kemhan Marsekal Muda Julexi Tambayong mengatakan, buku ini memberikan pemahaman dasar bahwa Indonesia bertugas menjaga dan melestarikan obyek cagar budaya pertahanan. Sebab, hal itu juga merupakan bagian dari sejarah perjuangan yang membentuk identitas Indonesia. Ia berharap, ke depan defense heritage semakin mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun nasionalisme dan patriotisme.

• Яዌ хаφուтрዛмо
• ፓфиζθте ቡа
  • ዴυклякриг μуз
  • Сэքаፊዮпсሳл а нθφорекፃ
• ዕցխзвий δሦ мዌк
  • Изጂсыξθշул δևγ
  • Պቂξаኾиηቲ а э

TNI manunggal bersama rakyat merupakan jargon yang sering kali didengungkan kelompok militer. Kalimat ini sejatinya mengandung makna sosiologis dan politis. Sosiologis karena hendak menunjukkan bahwa TNI lekat dengan rakyat dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Setidaknya ini dilakukan ketika era Orde Baru muncul istilah 'tentara masuk desa', yang berarti melibatkan anggota TNI dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Kalimat manunggal bersama rakyat juga dapat dilihat dari makna politis yang menunjukkan TNI mendapat kekuatan dan kekuasaan dari rakyat meski hal ini sesungguhnya sempat disalahgunakan pemerintahan Orba karena memanfaatkan konsep kemanunggalan untuk memperkukuh kekuasaan dengan basis kekuatan militer. Konsep TNI manunggal bersama rakyat yang sebenarnya sudah muncul ketika sebelum reformasi, tetapi sesungguhnya pernah hampir luntur ketika terjadi peristiwa reformasi pada 1998. Dalam peristiwa politik yang terjadi di 1998, TNI sempat menjadi pesakitan sebab lembaga ini banyak dipersalahkan rakyat atas segala tragedi sosial, politik, ekonomi, bahkan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Pemanfaatan militer untuk mempertahankan kekuasaan Orba dan penempatan militer dalam banyak lini sektor organisasi pemerintahan serta perusahaan negara telah membuat TNI tidak hanya menjadi 'anak emas', tetapi juga bagian dari kekusaaan itu sendiri. Ketika pada masa Orba TNI digunakan sebagai alat mempertahankan kekuasaan, tidak jarang tindakan-tindakan represif diberikan anggota TNI kepada para aktivis. Padahal, urusan TNI adalah urusan pertahanan. Namun, pada saat itu kondisi ini mungkin sengaja tidak diatur secara jelas oleh pemerintah. Tidak hanya dalam urusan pembubaran aksi, bahkan kadang kala militer turut dilibatkan dalam beberapa proses penangkapan aktivis yang dianggap 'membahayakan' meski sesungguhnya lagi-lagi terjadi penyalahgunaan tafsir 'membahayakan' oleh pemerintah Orba. Mereka yang berdemonstrasi dianggap memberi ancaman terhadap keamanan meski sesungguhnya tidak. Begitupun dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, TNI yang seharusnya fokus pada aspek perlindungan negara justru banyak menempatkan anggota-anggotanya pada beberapa lembaga ekonomi dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Hal yang tidak asing pada saat Orba berkuasa, ketika beberapa perwira militer aktif kemudian menjadi pemimpin di beberapa perusahaan negara, juga ketika beberapa perwira aktif kemudian ada yang menjadi kepala daerah. Apa yang terjadi dan dilakukan pemerintah Orba pada saat itu seolah ingin semua keputusan yang diambil dalam berbagai organisasi dan lini sektor, dari pusat sampai daerah, menjadi tersentral. Struktur dan kebijakan ini mirip dengan karakteristik rantai komando militer yang terpusat. Era reformasi Di awal-awal bergulirnya reformasi, kondisi TNI seperti berbalik 180 derajat, yaitu dari awalnya dikagumi dan dicintai kemudian seolah dianggap menjadi penghalang atau musuh. Ini terjadi karena adanya pemanfaatan militer oleh Orba untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan dan sikap aparat militer yang bersama-sama aparat kepolisian selalu bertindak represif ketika menyikapi aksi demonstran. Lunturnya kepercayaan sebagian besar masyarakat atas institusi militer menjadikan TNI sebagai pesakitan, disalahkan atas berbagai peristiwa masa lalu, dan dianggap sebagai penghambat kemajuan demokrasi. Kondisi ini untungnya tidak disikapi secara emosional oleh kelompok militer, khususnya pimpinan militer. Pada 1999 Jenderal TNI Wiranto selaku panglima mengambil langkah dan keputusan tepat untuk melakukan reformasi di internal tubuh TNI. Kebijakan ini, meski mungkin bukan hal yang populis di sebagian anggota TNI, menjadi penentu diperolehnya kembali kepercayaan rakyat di masa ini. Kebijakan reformasi internal TNI menjadi beriringan dengan arah kebijakan reformasi yang dikehendaki rakyat dan wakil rakyat pada saat itu, ketika TNI mulai dikembalikan pada posisinya sebagai alat pertahanan. Mereka dipisahkan dengan institusi kepolisian sehingga meminimalkan potensi tindakan-tindakan represif jika terjadi aksi demonstrasi. Selain itu, dalam agenda reformasi, TNI juga dilarang berpolitik dan berbisnis, sebab dapat membuat TNI sangat jauh menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya. Proses untuk mampu membuat militer sepenuhnya tidak berpolitik dan berbisnis memang dilakukan dengan bertahap. Diperlukan sebuah proses adaptasi dan pembiasaan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya mampu diterima secara baik oleh semua unsur di dalam militer. Hasilnya ialah saat ini proses depolitisasi militer telah mencapai tahapan yang sepenuhnya dianggap memuaskan meski memang ada sebagian pihak yang tetap ingin mencoba menarik-narik kembali militer untuk berpolitik. Untuk menghadapi persoalan adanya tarik ulur kepentingan politik itu, Panglima TNI perlu dengan tegas menyatakan diri bahwa institusi militer tidak lagi dan tidak akan masuk ranah politik karena akan menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun. Bagi TNI, hal yang perlu diingat ialah proses mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya membutuhkan sebuah pengorbanan. Kembali diserukannya TNI manunggal bersama rakyat sejatinya saat ini tidak diposisikan untuk kepentingan politik praktis tetapi untuk kepentingan politik kebangsaan, yaitu memperkuat kedaulatan negara dan bangsa di mata negara lain. Politik kebangsaan yang dapat dan perlu dimainkan TNI ialah dengan menjadikan bangsa ini tetap bersatu dan berjuang menghadapi tantangan masa depan. Rakyat saat ini sudah kembali memiliki kepercayaan dan atensi yang positif terhadap TNI dan hal itu tentunya harus dijaga dengan baik. Rakyat di sisi lain juga saat ini mulai membutuhkan bantuan TNI dan ini yang perlu mendapat atensi. Kembali berpolitik bukan sebuah pilihan bijak. Namun, kembali ke rakyat merupakan sebuah pilihan yang sangat bijak. Ketika kembali ke rakyat, sesungguhnya TNI benar-benar mengimplementasikan apa yang disebut manunggal dengan rakyat. Sebagaimana hal yang perlu diapresiasi ialah ketika TNI memiliki kepedulian terhadap persoalan pertanian. Atas perintah dan kebijakan presiden, TNI dapat membantu menciptakan sebuah ketahanan pangan. Di era reformasi ini, banyak hal yang juga dapat dilakukan TNI untuk menjadikan bangsa semakin kuat. Kuatnya bangsa ialah kuatnya juga TNI. Untuk memperkuat kebangsaan, TNI dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan semangat dan wawasan kebangsaan kepada para pemuda. Hambatan yang mungkin dihadapi pemuda lebih bersifat kompleks, seiring dengan globalisasi yang dapat memberikan dampak negatif dari segi kultur dan perilaku sosial. Kemampuan TNI dalam membantu memecahkan persoalan bangsa dan tantangan bangsa menjadi titik penting yang perlu diperhatikan. Presiden Jokowi dan Panglima TNI saat ini perlu untuk terus menjaga dan meyakinkan bahwa TNI akan terus mampu menjadi tentara yang profesional. Keinginan agar tentara kuat bersama rakyat, selain perlu dilakukan melalui penguatan rakyat, juga perlu dilakukan melalui penguatan TNI secara tugas pokok dan fungsinya. Pemenuhan kesejahteraan prajurit serta perbaikan dan modernisasi alutsista menjadi hal penting yang tetap harus diperhatikan. Semoga dengan Dirgahayu TNI, kemanunggalan TNI dan rakyat akan menciptakan rakyat dan TNI yang kuat.

Komandan Kodim Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Windarto, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Sekda Mimika dalam rangka meninjau kesiapan pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-98 Tahun 2017, di wilayah Kodim 1710/Mimika, Papua, Rabu 29/3/2017. Dandim 1710/Mimika mengatakan, sebagai Satuan Kewilayahan, Kodim 1710/Mimika harus menuntaskan kewajiban ini dengan sempurna guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Namun dalam mewujudkan itu semua diperlukan kerja sama yang apik antara TNI, Pemda dan instansi terkait serta dukungan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mimika,”ujarnya. “Kemanunggalan TNI-Rakyat merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia. “Oleh karena itu, kemanunggalan TNI-Rakyat harus dijaga kelestarianya bahkan harus dimantapkan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,”ungkap Letkol Inf Windarto, Dandim menyampaikan, kegiatan TMMD tidak hanya fokus kepada pembangunan fisik saja tetapi juga pembangunan non fisik berupa penyuluhan untuk membangun SDM masyarakat Papua. “TMMD 98 ini akan dilaksanakan di Desa Bhintuka SP13, Distrik Kuala Kencana dengan sasaran fisik berupa pembangunan MCK, penimbunan halaman dan perbaikan Gereja serta Masjid,”ungkapnya. Letkol Letkol Inf Windarto, menjelaskan, TNI merupakan kekuatan yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat. “Oleh karena itu, TNI senantiasa berkeinginan untuk mengabdikan diri sebagai alat pertahanan dan keamanan maupun sosial khususnya melalui TMMD Manunggal bersama rakyat bahu membahu daalam mensukseskan pembangunan nasional,”pesannya. Sementara itu Sekda Mimika Ausilius Youw mengapresiasi program TMMD yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Mimika, karena program tersebut sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam rangka membangun wilayah dan masyarakat. “Apa yang diprogramkan TNI dalam memajukan pembangunan pedesaan wajib kita dukung, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat pedesaan,”tuturnya. Terkait

lukisan kemanunggalan tni dan rakyat